Kabar-online, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Pleno Penetapan Anggota DPR RI terpilih, Minggu (25/8/2024).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, diumumkan sebanyak 580 anggota DPR RI dari 8 partai politik. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2024.
Untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara ada enam orang. Masing-masing Rio Dondokambey dan Yasti Soepredjo dari PDIP, Hillary Brigitta Lasut (HBL) Demokrat, Golkar Christiany Eugenia Paruntu (CEP), Felly Runtuwene Nasdem dan Martin Daniel Tumbelaka Gerindra.
Khusus Martin Daniel Tumbelaka Gerindra, ditetapkan sebagai pengganti Christovel Liempepas karena terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana politik uang sebagaimana putusan pengadilan.
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
SULUTIMES, Sulut – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Sulut) telah merampungkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Provinsi Sulut.
Dari hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut diperoleh daftar terpilih 6 calon anggota DPR RI Dapil Sulut untuk periode 2024-2029.
Rapat pleno rekapitulasi KPU Sulut yang berlangsung di Grand Kawanua Internasional Center Novotel Manado, Minggu 10 Maret 2024 dipimpin Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan 4 komisioner lainnya.
Sementara itu, Hillary Lasut tampil sebagai peraih suara terbanyak. Dua kursi direbut caleg PDIP Rio Dondokambey dan Yasti Soepredjo. Golkar diwakili oleh Ketua DPD Tetty Paruntu, Nasdem kembali diwakili Felly Runtuwene. Kejutan di kursi terakhir diraih Partai Gerindra, di mana suara partai dan caleg menempatkan Christovel Limpepas merebut kursi terakhir.
Berikut 6 Caleg yang bakal menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 berdasarkan perolehan suara atas hasil rekapitulasi:
1. Rio Dondokambey – PDIP 2. Hillary Briggita Lasut – Demokrat 3. Christiany Eugenia Paruntu – Golkar 4. Yasti Soepredjo Mokoagow – PDIP 5. Felly Runtuwene – NasDem 6. Christovel Limpepas – Gerindra
Manado (ANTARA) - Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real count KPU.
Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.
"Tidak heran jika kedua milenial itu suara tinggi, karena keduanya anak kepala daerah di Sulut," kata Frendy, salah satu warga Manado.
Hillary merupakan putri dari Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, dan Rio, putra dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang juga Bendahara DPP PDI Perjuangan.
Sementara caleg milenial lain berpeluang lolos, yakni kader Partai Golkar Jerry Sambuaga (36), yang sekarang ini menjabat Wakil Menteri Perdagangan dan putra dari politisi senior Theo L Sambuaga, sebanyak 10.094 suara.
Sementara data dari real count tersebut, suara yang masuk baru sekitar 9,41 persen dari 8.240 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 15 kabupaten dan kota se Sulut.
Sedangkan untuk perolehan suara sementara partai ke DPR RI, masih didominasi oleh PDI Perjuangan sebanyak 50.966 suara atau 33,03 persen. Diikuti oleh Partai Demokrat sebanyak 30.930 suara atau 20,04 persen.
Sementara Partai Golkar sebanyak 21.281 suara atau 10,63 persen, kemudian Partai Gerindra sebanyak 10.338 atau 6,7 persen.
Sebelumnya pada Pemilu 2019 lalu, Dapil Sulut mengirimkan enam wakilnya ke Senayan, yakni tiga dari PDI Perjuangan, serta Partai Golkar, Nasdem dan Demokrat masing-masing satu kursi.
Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.
Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pewarta: Hence PaatEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024
Caleg DPR RI Dapil Sulut Pemilu Tahun 2024
Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat agar dapat memberdayakan masyarakat adat di Maluku sehingga lebih sejahtera. “Masyarakat adat terutama di Maluku harus diberdayakan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Saadiah Uluputty, usai mendengar aspirasi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) yang berdemonstrasi di Kawasan Bundaran Patung Leimena, Poka, Ambon, Jumat.
Aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Prabowo-Gibran agar di masa pemerintahannya lebih tegas dan konsisten mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
“Tadi saya lewat dan ketika melihat mereka sedang melakukan aksi, saya turun untuk mendengar langsung apa yang mereka sampaikan. Dan memang benar, terkait hak-hak masyarakat adat ini penting untuk disuarakan,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan seruan ini, Saadiah berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat adat dan berkomitmen untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi mereka.
“Karena berbicara masyarakat adat mereka sering dimarjinalkan. Tidak diberi ruang untuk hidup sejahtera di tanah mereka sendiri. Dan saya mendorong apabila ada kawasan-kawasan konservasi atau hutan-hutan milik negara masyarakat adat juga bisa dilibatkan untuk menjaganya,” jelas Saadiah.
Ia juga berharap, kepada presiden atau masa kepemimpinan yang baru nantinya dapat lebih menaruh perhatian kepada masyarakat adat untuk bisa hidup sejahtera di kawasan hutan mereka.
“Saya berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang inklusif dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat adat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saadiah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghargai keberadaan masyarakat adat sebagai aset budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan memperkuat posisi masyarakat adat adalah langkah penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Maluku, Lenny Patty dalam orasinya mengatakan, RUU masyarakat adat sangat penting disahkan karena akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan.
"Kami harap di pemerintahan Indonesia yang baru ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat mengesahkan RUU masyarakat adat di 100 hari pertama pemerintahan mereka," harapnya.
Dalam aksinya, ia juga mendesak agar Presiden Prabowo memulihkan kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001dan UUPA 1960.
Mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan menjadi pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Pemerintahan Prabowo harus menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata.
"Jangan jadikan adat hanya sekadar simbolisasi dengan penggunaan pakaian adat dalam acara-acara kenegaraan. Tetapi harus bisa lebih dari itu dengan mengesahkan RUU masyarakat adat," ucap Lenny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
Pelantikan anggota DPR-RI periode 2014-2019
Sebanyak 555 dari 560 anggota DPR-RI terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, Rabu (1/10) siang, dalam sidang paripurna DPR-RI diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali. Sedangkan 5 (lima) anggota DPR-RI terpilih lainnya ditunda pelantikannya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat kepada Sekretariat Jendral (Setjen) DPR-RI karena mereka berstatus tersangka sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sidang paripurna pertama DPR-RI 2014-2019 dipimpin oleh ketua sementara yang merupakan anggota tertua Popong Otje Djundjunan (76) dari Fraksi Partai Golkar (FPG) didampingi wakil ketua yang juga anggota termuda Ade Rizki Pratama (26) dari Fraksi Partai Gerindra.
Dalam acara juga yang dihadiri oleh mantan Presiden BJ. Habibie dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, serta ta Dubes negara-negara sahabat itu, dilangsungkan pula peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta peresmian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.
Selanjutnya anggota termuda DPD-RI, Riri Damayanti (24) dari Sumatera Barat dan Mudaffar Sjah (79) dari Maluku Utara memimpin pengambilan sumpah 132 anggota anggota DPD-RI periode 2014-2019.
Di antara ke-555 anggota DPR-RI yang diambil sumpahnya terdapat 6 (enam) orang mantan menteri KIB II, yaitu Sjarifudin Hasan, EE. Mangindaan, Helmi Faishal Zaini, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Tifatul Sembiring. Sementara seorang menteri KIB II, Jero Wacik yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meminta penundaan pelantikan dirinya.
Adapun wajah baru yang menghiasi anggota DPR-RI periode 2014-2019 terdapat nama-nama artis seperti Desy Ratnasari, Anang Hermansyah, Lucy Hakim, Jamal Mirdad, Krisna Mukti, Nico Siahaan, dan Dede Yusuf. Juga ada nama pembalap Moreno Soeprapto dan petenis Yayuk Basuki, disamping juga terdapat nama-nama seperti Aryo P.S. Djojohadikusumo (putra Hashim S. Djojohadikusumo, Prananda Surya Paloh (anak Surya Paloh), dan Puti Guntur Soekarno (putra Guntur Soekarno).
Mengenai penundaan pengambilan sumpah 5 (lima) anggota DPR-RI terpilih periode 2014-2019, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengemukakan, ia telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang permintaan penundaan pelantikan anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
“Saya terima surat dari KPU pukul 02.00 WIB,” kata inantuningtyastiti. Kelima anggota DPR-RI yang batal dilantik itu masing-masing atas nama Jero Wacik (Partai Demokrat), Iqbal Wibisono (Partai Golkar) serta Idham Samawi, Herdian Koesnadi, dan Jimmy Demianus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Anggota DPR yang diambil sumpahnya itu terdiri atas PDIP berjumlah 109 orang, Golkar 91 orang, Partai Gerindra 73 orang, Partai Demokrat 61 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 49 orang.
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 47 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 orang, Partai Nasdem 35 orang, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 16 orang. (WID/ES)
